MUBA, transparanmerdeka.com – Proyek pembangunan Talud atau Dinding Penahan Tanah yang berlokasi di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Dinilai mubajir. Hal itu terjadi lantaran lokasi pembangunan tidak rawan longsor.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek pembuatan Talud sepanjang lebih kurang 50 meter itu dilaksanakan di pinggir jalan Negera kabupaten Muba menuju Kabupaten Musirawas. Sayangnya pembangunan itu, tidak tepat karena jarak antara bibir sungai dengan badan jalan sekitar 40 meter dan area itu banyak ditumbuhi pohon pohon besar.
“Pembangunan Talut ini harusnya berfungsi untuk menahan badan jalan agar tidak tergerus air sungai. Tapi kalo untuk Talut ini jelas tidak tepat, karena memang jarak badan jalan dan sungai sangat jauh, yakni mencapai 40 meter lebih, jadi potensi untuk longsor masih sangat jauh,” kata Rohman, (51), salah seorang masyarakat setempat saat dibincangi wartawan di lokasi proyek.
Lebih lanjut dijelaskannya, proyek pembangunan Talut itu dinilainya hanya untuk menghabiskan anggaran saja, bahkan sangat mubajir. Sebab menurutnya, di wilayah Muba banyak jalan jalan yang letaknya persis berada di pinggir sungai dan rawan longsor dan tidak dibangun talut.
“Banyak jalan negara di wilayah kabupaten Muba yang berada dipinggir aliran sungai Musi dan rawan longsor. Tapi tidak dibangun turab, kenapa jalan yang terbilang aman dari longsor justru dibangun turab,” katanya
Lebih jauh dia menduga dalam proyek tersebut adanya upaya menghambur hamburkan uang negara untuk kepentingan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi itu semakin terlihat jelas, dimana di lokasi pembangunan tidak ditemukan adanya papan informasi proyek.
“Seharusnya, setiap proyek yang dibiayai negara, harus memasang papan informasi proyek yang memuat tentang proyek itu, seperti jumlah dana dan pihak pelaksananya dan dinas yang bertanggungjawab dengan proyek itu. Tapi ini tidak ada sama sekali, jadi ada kesan sengaja ditutup tutupi demi tujuan keuntungan,” katanya.
Ditambahkannya, atas temuan itu pihaknya berharap kepada pihak pihak yang berkompeten di bidangnya dapat segera turun tanggan meninjau lokasi proyek tersebut.
“Pihak yang berkompeten, harus turun langsung, sebab kami yakin ini adalah upaya pemborosan uang negara, sebab masih banyak program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat selaku penerima manfaat,” katanya. (Tim)
