TRANSPARANMERDEKA.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumsel H. Herman Deru mendampingi Wapres RI Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin dalam rangkaian kunkernya hari kedua di Palembang Sumsel, Rabu (7/9) untuk meresmikan pembukaan Sidang Pleno XIX Asosiasi Fakultas Bisnis dan Ekonomi (AFEBI) dan Halal Summit 2022, di Hotel Whyndam Jakabaring Palembang.
Dalam sambutannya orang nomor dua di Indonesia itu mengatakan, Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun dan telah berpengalaman mengarungi berbagai jenis krisis ekonomi maupun kemelut sosial politik. Menengok ke tahun 2008, sektor keuangan global pernah kolaps yang dipicu oleh krisis ekonomi di AS dan Eropa serta lonjakan harga pangan dan energi. Akibatnya, pemerintah saat itu harus menaikkan harga BBM dan inflasi dalam negeri meningkat hingga mencapai lebih dari 11%. Begitupun jika ditarik lebih jauh ke belakang lagi, yaitu pada tahun 1998, krisis ekonomi yang lebih dalam mengguncang negara kita sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih dari 17% dan Rupiah mengalami depresiasi sangat tajam.
Sekarang pun situasi ekonomi dunia juga sedang murung. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh negara tanpa kecuali, lalu disusul memanasnya tensi geopolitik sehingga memicu kenaikan harga pangan dan energi. Hal ini masih ditambah lagi oleh masalah-masalah lainnya, seperti perubahan iklim.
Meskipun menciptakan keterbatasan dan kesulitan, krisis biasanya juga ditandai adanya perubahan dan kebaruan. Krisis ekonomi di Indonesia di masa lalu melahirkan reformasi struktural, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan dorongan mendesain program pembangunan yang lebih inklusif.
“Saat ini, bangsa kita patut bersyukur atas aneka pencapaian di tengah berbagai ragam persoalan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif, inflasi yang relatif terkendali, dan surplus neraca perdagangan,” tambahnya.
Sekalipun demikian, pada level domestik kita masih memiliki problem serius yang mesti ditangani dengan baik. Pertama, sejak awal dekade 2000-an kontribusi sektor industri terhadap PDB terus menurun. Padahal, sektor industri merupakan tulang punggung ekonomi dengan nilai tambah yang tinggi.
“Negara maju yang fokus pada sektor industri berhasil melipatgandakan pendapatan mereka dengan cepat. Reindustrialisasi menjadi keharusan yang tidak bisa dihindari,” jelas Ma’ruf Amin.
Selanjutnya menurut Ma’ruf kemandirian pangan dan energi menjadi urusan genting yang mesti lekas dihadirkan. Kedua sektor ini merupakan ekonomi basis (di samping sektor industri) yang menjadi alas perekonomian. Dukungan sektor keuangan juga keniscayaan agar sektor riil ini bergerak tangkas. Triple F (food, fuel, and finance) menjadi pusat pertaruhan ekonomi yang tidak boleh kalah.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berpunggungan dengan pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi mesti diselenggarakan secara serius ke seluruh sudut negeri. Hanya bila pertumbuhan ekonomi menyentuh semua lapisan, bukan dinikmati oleh segelintir orang, perekonomian akan terbang tinggi. Inilah jihad ekonomi bangsa.
Tidak dapat dipungkiri, pemerintahan yang berhasil mengelola ekonominya dengan baik dan hati-hati memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengambil kebijakan yang tepat agar krisis dapat berpotensi pulih lebih cepat. Stabilitas dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut di antaranya
Pertama, memperkuat suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok agar tidak memunculkan gangguan distribusi barang dan jasa. Produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok harus dijaga sampai ke akar rumput supaya inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak membebani ekonomi rumah tangga.
Kedua, menata kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati dan efektif dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan-kebijakan mesti tepat guna dan fokus kepada sasaran, misalnya subsidi diperuntukkan untuk kelompok masyarakat rentan dan anggaran dialokasikan secara efektif sesuai priotitas.
Ketiga, mempercepat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Keempat, mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi. Beberapa upaya yang telah dan dapat terus dilakukan Pemerintah ialah dengan mempromosikan bangun usaha koperasi, membatasi penguasaan lahan, memperluas akses modal bagi pelaku UMKM, optimalisasi BUMN, dan industrialisasi perdesaan yang berbasis sumber daya lokal.
Selain itu upaya lain untuk mempertajam pembangunan agar bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan yang harus dilakukan menurutnta adalah dengan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Konsep ekonomi ini bersifat inklusif untuk semua warga negara dan pelengkap bagi sistem ekonomi nasional. Pemerintah sangat serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah sehingga perkembangannya sampai saat ini sangat bagus.
“Oleh karena itu, saya mengapresiasi penyelenggaraan Halal Indonesia Summit 2022 bersamaan dengan Sidang Pleno ke-19 AFEBI. Saya harapkan kegiatan ini dapat mempromosikan bisnis halal dan membuka peluang usaha halal bagi masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, kita optimis, Insya Allah, Indonesia menjadi Pusat Halal Dunia pada tahun 2024,” jelas Ma’ruf.
Di ujung sambutannya Ia juga menitip pesan kepada para Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di seluruh Indonesia untuk merumuskan teori dan konsep ekonomi yang sesuai konstitusi sehingga tujuan bernegara, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bisa menjelma di negeri tercinta ini.
Di tempat yang sama Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengungkapkan bahwa mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021.
Bahkan menurutnya perbaikan aktivitas perekonomian global dan domestik mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha.
Percepatan dan perluasan program vaksinasi juga menumbuhkan optimisme para pelaku usaha dan mendorong kinerja di beberapa sektor.
Adapun pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,18% – 5,78% (yoy) yang didukung oleh perbaikan pada hampir seluruh komponen terutama konsumsi dan investasi, serta membaiknya kinerja lapangan usaha (LU) antara lain LU pertambangan dan penggalian, LU industri pengolahan, LU pertanian, kehutanan dan perikanan, serta LU perdagangan besar dan eceran.
Sementara itu, perkembangan inflasi di tahun 2022 juga diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021, namun tetap berada di dalam kisaran target inflasi nasional.
Perbaikan perekonomian akan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan sebagai dampak peningkatan aktivitas ekonomi. Inflasi 2022 diperkirakan meningkat pada seluruh kelompok yakni volatile food, administered price, dan core inflation.
Sejauh ini terang Herman Deru Pemprov Sumsel juga telah melakukan upaya – upaya Program dan Kegiatan Terobosan dalam rangka memantapkan dan memulihkan ekonomi Sumatera Selatan dengan melakukan 8 (delapan) strategi yakni pertama Pengembangan Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam. Hal ini dilakukan dengan mendorong Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam berorientasi ekspor.
Kedua Pengembangan UMKM agar naik kelas. Mendorong Digitalisasi UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Teknologi dan Pendampingan.
Ketiga Pembangunan Infrastruktur yang merata. Dengan pemerataan infrastruktur ke desa, percepatan penyelesaian PSN.
Keempat Optimalisasi belanja pemerintah (APBN dan APBD). Dengan Percepatan Penyerapan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Secara efektif dan berdayaguna.
Kelima Pengembangan sumber pertumbuhan baru. Dengan mengembangkan ekonomi kreatif, industry kreatif, dan pariwisata. Serta Keenam Revitalisasi Sektor Pertanian. Dengan revitalisasi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Ketujuh melakukan Peningkatan Investasi. Dengan menarik investasi sebesar-besarnya untuk membuka lapangan pekerjaan dan kemajuan daerah.
Kemudian kedelapan Perubahan mindset dari “Pembeli” menjadi “penghasil”. Dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk merubah pola fikir dari “pembeli” menjadi “penghasil” melalui pemanfaatan pekarangan. Bagi rumah tangga miskin dibantu sarana dan prasarana budidaya.
“Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 di antara ya 1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting. 2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata dan 3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi,” tambahnya.
Di ujung sambutannya Herman Deru mengatakan, walaupun kegiatan ini baru terbatas siikuti Delegasi Dekanat dari berbagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun fenomena terkini menunjukkan bahwa makin banyak penelitian lintas disiplin ilmu dilaksanakan.
“Artinya kerjasama lintas disiplin ini makin menunjukkan bahwa baik eksakta maupun non eksakta masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.Dengan Kolaborasi akan didapatkan hasil yang maksimal untuk membangun Indonesia. Artinya Pembangunan yang berbasis hasil penelitian tentunya akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik menuju Indonesia yang lebih siap bersaing di kancah global,” ujarnya.
Di tempat yang sama Ketua DPN AFEBI Prof. Dr. Suharnomo SE.,M.Si mengatakan kehadiran Wapres pada sidang pleno ke-19 AFEBI ini menjadi menjadi bukti dukungan dari pemerintah terhadap institusi pendidikan tinggi serta memihak pada usaha kecil dan menengah seperti yang selalu didengungkan Wapres RI.
Dikatakan Suharnomo AFEBI adalah organisasi penyelenggara pendidikan di bidang Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, Akuntansi yang beranggotakan dari Sabang sampai Merauke yang telah dibentuk beberapa tahun silam. Saat ini AFEBI menjadi jejaring dan tempat untuk saling bekerja sama antar perguruan tinggi khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia di bidang ekonomi. Serta menjalin kerjasama dan bekerjasama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Kehadiran AFEBI mudah-mudahan bisa semakin berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan di negara ini ,” tambahnya.
Pada kesempatan itu Prof. Suharnomo juga mengapresiasi UIN Raden Fatah yang telah menjadi tuan rumah.
“Kami juga sangat berterima kasih kepada bapak Wakil Presiden dan semua bapak ibu dan ikut mensukseskan kegiatan ini” jelasnya.
Sementara itu Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. Nyayu Khodijah., S.Ag. M.Si mengatakan kegiatan ini dihadiri kurang lebih 195 peserta yang berasal dari 78 perguruan tinggi se-Indonesia. Kegiatan ini menurutnya menjadi media sidang menjadi media untuk Sharing berbagai ilmu pengetahuan yang juga tak kalah penting adalah melakukan kerjasama perguruan tinggi guna mewujudkan kampus merdeka belajar.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami civitas akademika UIN RF yang dipercaya sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara sidang pleno ke-19. Wemoga melalui kegiatan ini akan membawa kesan tersendiri terhadap wilayah Sumatera Selatan yang dikenal dengan wilayah zero konflik masyarakatnya yang sangat terbuka dengan menerapkan nilai-nilai toleransi sebagai perekat hubungan antar masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ini menurutnya menjadi momentum penting bagi UIN RF sebagai tuan rumah pertama dari universitas yang berada di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau lebih dikenal dengan PTKIN khususnya fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
“Paling tidak melalui kegiatan ini akan diangkat topik-topik penting dan aktual integratif dengan ekonomi syariah yang tentunya akan mewarnai pula proses pembelajaran serta penelitian pada fakultas terbuka di Indonesia termasuk rekomendasi kebijakan-kebijakan ekonomi makro,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatra Selatan. Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), sejumlah Bupati,
Rektor dan seluruh civitas akademica UIN Raden Fatah Palembang.
Selain membuka sidang pleno, Wapres Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru juga meninjau sejumlah stand UMKM yang ada di sekitar tempat acara.*