Oleh: Afdhal Azmi Jambak
AYAM mati di lumbung padi. Ungkapan lama itu dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Di negeri yang kaya raya ini, selama ini banyak rakyat yang hidup susah, fakir, miskin dan menjerit atas kenyataan pahit yang dialami. Sekarang, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ada asa insya Allah pemerintah bakal kuat dan mandiri dengan rakyat yang bahagia makmur sejahtera.
Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat dari awal kebijakan yang pro rakyat yang dilakukan Prabowo Subianto. Makan Bergizi Gratis bagi jutaan anak-anak sekolah adalah salah satu terobosan, walaupun ada yang menilai program tersebut tidak tepat dan justru menguntungkan segelintir pengusaha dan orang-orang yang bermain di dalam bisnis nasi dengan lauk-pauk serta buah-buahan itu.
Isyarat lainnya adalah ketika pemerintah membuat kebijakan menghentikan tambang tamah illegal di Bangka Belitung yang merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah saban tahun. Selain itu, penerimaan uang pengganti yang Rp 13,25 triliun lebih dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) minyak goreng dari tiga korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group dan Musim Mas Group.
Kita berharap terus berlangsung, ketegasan aparat penegak hukum menegakkan hukum dan memenjarakan para pelaku kejahatan serta mengambil kembali uang yang “dirampok” mereka untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.
Semula sebagian orang meragukan kepemimpinan Prabowo. Menantu Presiden Soeharto itu dianggap akan menjadi pelanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ternyata faktanya menunjukkan tanda-tanda berbeda dan bahkan sebagian bertolak belakang dengan kebijakan di era mantan Walikota Solo tersebut.
Prabowo tampil sebagai jenderal yang memimpin pasukan besar, dengan kekuasaan dan wibawa yang hebat. Dia menggunakan tangannya dengan baik. Salah satu di antaranya, memberikan kepercayaan kepada Jaksa Agung RI dan jajarannya untuk berbuat baik, membalikkan tudingan negatif sebelumnya.
Sanitiar Burhanuddin memberikan bukti kinerja bagus. Namun demikian, keberhasilan menyerahkan Rp 13 trilyun lebih itu bukanlah segala-galanya. Jaksa Agung dan jajarannya akan dinilai sukses bila para penguasa dan pengusaha tidak berani lagi melakukan korupsi.
Prabowo sudah menempatkan sejumlah menteri pemberani dan tidak punya beban untuk bekerja dengan baik. Awalnya Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang melakukan banyak terobosan termasuk membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari pejabat-pejabat yang selama ini tidak bekerja baik. Dia copot sejumlah pejabat teras dan dia dongkrak produksi pangan bersama para pejabat terkait.
Goncangan dahsyat terjadi pada awal September 2025, ketika Prabowo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri baru ini, punya gaya kepimpinan berbeda jauh dengan Sri Mulyani yang pernah menjadi menteri di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan di era Presiden Joko Widodo.
Purbaya bertindak cepat mengalihkan uang yang diparkir di Bank Indonesia sebanyak Rp 200 trilyun ke bank-bank himpunan bank negara (Himbara) atau bank-bank plat merah. Dengan menempatkan uang di bank-bank tersebut, maka para direksi bank dan komisaris serta jajaran pejabat di bank tersebut harus bekerja keras menyalurkan uang kepada masyarakat agar roda ekonomi berputar. Dengan perekomian berputar, maka pendapatan masyarakat meningkat.
Menkeu baru ini juga melakukan langkah berani dan tegas akan mengurangi Transfer Ke Daerah (TKD) yang mendapat protes dari belasan gubernur. Termasuk Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang mengkhawatirkan pembayaran gaji PPPK dan TPP (tambahan penghasilan pegawai) tidak bisa dibayar bila TKD dikurangi. Penolakan para gubernur itu ditanggapi ringan oleh Purbaya. Dia suruh para gubernur melakukan introspeksi, meningkatkan kinerja dan mempertanyakan pengangkatan PPPK yang jor-joran tanpa perhitungan matang.
Kita berharap, efisiensi bisa dilakukan besar-besaran oleh Purbaya yang didukung penuh Prabowo. Sesungguhnya uang rakyat ini lebih banyak dinikmati atau dimakan sendiri oleh sebagian pejabat dan sebagian pengusaha. Para pejabat eksekutif terbanyak memakan uang rakyat dengan sangat rajin melakukan perjalanan dinas, padahal terkadang tidak perlu.
Mereka juga membuat kebijakan untuk merampok uang rakyat dengan sejumlah kebijakan untuk memperkaya diri dan atau orang lain, berupa tunjangan kinerja (Tunkin), TPP dan pengangkatan pegawai yang sesungguhnya tidak dibutuhkan mendesak.
Menkeu Purbaya dan Presiden Prabowo akan sukses bila mau dan bisa menghentikan berbagai pemborosan yang terjadi. Baik di kementerian, maupaun di pemerintahan daerah, BUMN dan berbagai lembaga lainnya. Selain itu, para anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah harus “dipaksa” menghentikan “penjarahan” uang rakyat berupa perjalanan dinas dan lain sebagainya.
Kita senang dengan tekad Presiden Prabowo yang menginginkan berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Indonesia yang kaya raya, akan bisa hidup dengan makmur sejahtera bila semua kekayaannya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengambilan lahan kelapa sawit jutaan hektar, adalah langkah kecil. Prabowo mestinya batalkan semua perpanjangan HGU perkebunan kelapa sawit yang sesungguhnya sudah harus berhenti beroperasi karena sudah habis masanya, dan mestinya menjadi milik negara.
Perpanjangan izin di era lalu, terjadi lantaran penguasa patut diduga mengambil manfaat. Seharusnya, setelah beroperasi paling lama 35 tahun misalnya, lahan milik negara yang dijadikan Hak Guna Usaha (HGU) itu dikembalikan kepada negara dan negara yang mengelola perkebunan tersebut. Uang hasil perkebunan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak.
Presiden Prabowo pun harus berhati-hati dan tegas menghentikan “penjarahan” di bisnis pertambangan berbagai komoditi. Tambang batu bara adalah salah satu yang mesti diambil negara, jangan dibiarkan dikuasai perusahaan asing dan segelintir pengusaha local yang dengan tujuan menguras semua yang ada di perut bumi dan menjual dengan harga murah, serta tidak memikirkan anak cucu di kemudian hari. Tidak memikirkan kerusakan lingkungan yang akan membuat derita rakyat berkepanjangan..
Kita berpendapat Prabowo harus meninjau ulang jumlah pegawai yang upahnya dibayar negara dan sebagian dari rakyat? Bukankah tidak sedikit pegawai yang tidak bekerja maksimal. Tidak sedikit yang hanya absen pagi dan saat pulang. Banyak pula yang lebih banyak main HP dari bekerja.
Prabowo pun harus berani menghapus peraturan yang membolehkan pemberian Tunkin atau TPP atau renumerasi dan atau berbagai bentuk lainnya yang tujuannya memperkaya diri para pegawai. Jumlah Tunkin, TPP, renumerasi dan sebagainya itu terkadang gila-gilaan, dan patut disebut dengan memperkaya diri para pejabat dan pegawai pemerintahan (sipil maupun militer).
Ketika Purbaya menyebutkan banyak masalah di pemerintahan daerah, termasuk jual beli jabatan karena terbukti ada sejumlah kepala daerah yang dipenjara gara-gara jual beli jabatan, maka yang harus dilakukan adalah menghentikannya. Akar masalahnya harus dicabut.
Jual beli jabatan itu menjadi laris manis karena jabatan itu “menguntungkan” sang pejabat. Para pejabat itu memperoleh uang di luar hak mereka. Banyak pejabat yang memperoleh fee, komisi dan atau pemberian hadiah lainnya atas proyek-proyek yang ada di instansinya. Oleh karena para pejabat sudah dapat dipastikan akan memperoleh uang yang jauh lebih banyak dari gaji dan tunjangan resminya, maka ada yang siap membeli jabatan tersebut.
Alasannya, dalam waktu tidak lama, dia akan memperoleh uang yang lebih banyak dari modal yang sudah dikeluarkan membeli jabatan.
Banyak lagi yang mesti dilaksanakan oleh Prabowo. Di semua sektor wajib jadi perhatian dan dibutuhkan menteri-menteri yang kreadibel, berani dan sungguh-sungguh tidak mau korupsi.
Semua kementerian itu berpeluang korup dan nyata sudah banyak yang terbukti. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Menteri Bahlil Lahadalia termasuk salah satu kementerian yang paling basah. Bukan hanya basah, tetapi basah kuyup yang sangat patut menjadi perhatian besar,
Presiden mesti ekstra hati-hati membuat kebijakan, Jangan sampai seakan-akan membantu rakyat tetapi ujungnya menghancurkan negara. Salah satu contoh yang harus menjadi perhatian serius adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang membolehkan penambangan dilakukan oleh rakyat melalui BUMD, koperasi, dan UMKM.
Sesungguhnya kebijakan Permen ESDM No. 14 tahun 2025 ini sangat berbeda dengan kasus penambangan liar timah di Provinsi Bangka Belitung. Bukankah di Bangka Belitung, penambangan timah illegal itu merugikan keuangan negara?
Penambangan minyak di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Musibanyuasin (Muba) sebelum adanya Kepmen ESDM itu bukankah illegal juga? Mengapa Presiden Prabowo dan Menteri ESDM tidak bertindak sama tegasnya dengan penambangan timah illegal?
Bukankah, penambangan minyak illegal di berbagai daerah terutama di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan berbagai daerah lainnya merugikan negara jauh lebih banyak dari penambangan timah illegal? Apa yang terjadi kok sampai ada kebijakan diskriminatif.
Meski demikain, presiden dan aparat penegak hukum harus mengawasi dan meneliti kemungkinan “permainan” yang akan terjadi antara pengusaha dengan pengambil keputusan di lembaga negara. Kerusakan lingkungan hidup yang akan menghancurkan dalam waktu lama, harus menjadi perhatian serius. Di samping data-data sumur minyak yang tidak sesuai, patut diduga palsu dan atau digelembungkan adalah awal dari kecurangan yang akan membawa musibah besar.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo harus memerintahkan Jaksa Agung RI dan jajarannya turun tangan segera menyelidik, menyidik mengapa kok bisa yang illegal itu dijadikan legal dan terhadap yang illegal tidak ada sanksi tegas. Ada baiknya, Permen ESDM No 14 Tahun 2025 itu diubah dan dibatalkan jika justru akan merusak tatanan kehidupan berbangsa, merusak perlakuan yang sama dan adil terhadap semua anak bangsa.
Kita berharap, asa yang diberikan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto ini akan berlanjut di jalan yang benar, sehingga sungguh-sungguh membuat kuat dan mandirinya pemerintah serta bahagia, makmur dan sejahteranya rakyat. Rakyat tidak boleh cuek dan tidak peduli. Mesti pro aktif melakukan langkah-langkah tepat.
Melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh. Bersikap kritis konstruktif. Jangan hanya bisa menciracau atau berutukan setelah kejadian musibah menimpa.
Sebagai rakyat, sebagai wartawan kita wajib melakukan kontrol dan mengingatkan. Negeri ini salah dan bisa diselewengkan karena banyak yang “ngecik-i balak” dan tidak sedikit yang penakut. Sebaliknya jika ada lokak, terkadang lokak berupa penghinaan, sudah merasa senang.
Oleh karenanya kita perlu dan harus berada di tempat dan jalan yang benar dan istiqamah untuk membela kebenaran. Ingat dalil yang dengan tegas menyatakan nasib suatu kaum (rakyat) tdak akan berubah, jika kaum (rakyat) itu tidak mengubahnya.
Moga Asa Rakyat Indonesia Bahagia Sejahtera Ada itu akan menjadi kenyataan yang membanggakan. Dan, yang terpenting, Prabowo perlu ekstra hati-hati. Purbaya pun mesti ekstra hafi-hati dan waspada. Pokoknya semua yang ingin membuat negara kuat, rakyat makmur sejahtera pasti akan ada kekuatan lama yang selama ini “menguasai” dan menikmati menjadi tidak tenang, tidak senang, bahkan marah.
Kemarahan itu bisa berbuntut tindakan yang tidak masuk akal. Ketika Presiden Prabowo dan adiknya Hashim Djojohadikusumo menolak sogok 1 milyar dolar Amerika dan 1,5 milyar dolar Amerika, maka kewaspadaan perlu ditingkatkan. Maksimal, kapan saja dan dimana saja. (Palembang, Kamis 23 Oktober 2025/Afdhal Azmi Jambak)
