#ANTONI YUZAR: HARUS DIEVALUASI
PALEMBANG, TRANSPARANMERDEKA: Jumlah pegawai honor di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terbilang banyak, mencapai 224 orang. Jumlah pegawai honor tersebut hampir tiga kali lipat dari jumlah anggota DPRD Sumsel yang berjumlah 75 orang.
Selain pegawai honor tersebut, DPRD Sumsel memiliki pegawai tetap yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 90 orang, informasi terakhir pada akhir Desember 2022 berjumlah sebanyak 97 orang.
“Kalau pacak ditolong, ditolong. Dak katik masalah,” kata Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ramadhan S Basyeban ketika dikonfirmasi tentang pegawai honor yang banyak tersebut dalam bahasa Palembang yang artinya, “Kalau bisa ditolong, ditolong. Tidak ada masalah.”
“Dak katek pulo halnyo?” (Tidak pula ada masalahnya) tambahnya ketika ditemui di ruang kerjanya, 22 Desember 2022.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar, SH, MH ketika dimintai tanggapannya sehubungan dengan banyaknya jumlah pegawai honor tersebut menyatakan akan mempertanyakan hal tersebut dengan memanggil pejabat sekretariat yang berwenang.
“Kagek (Nanti) aku rapatkan dulu. Minta informasi yang benar. Akan minta data dulu. Kalau tidak efektif untuk apa diperpanjang,” kata kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ketika dihubungi Selasa (24/1/2023) pagi.
“Kito cek dulu. Bagian-bagian apo. SK-nya sekarang (untuk tahun 2023) belum diterbitkan. Paling tidak bulan dua dan bulan tiga. Sekarang nol. Kecuali sopir, wajib. Seluruh TA (Tenaga Ahli) juga belum ada SK, belum diperpanjang. Sekarang TA tidak masuk, tidak melok kunjungan kerja karena SK belum ada,” katanya.
Ketika ditanya tentang honor yang ikut dinas luar. “Sesungguhnya tenaga honor itu harus dampingi anggota DPRD kunjungan kerja. Kadang-kadang jadi permasalahan bila mereka berangkat tidak mendampingi dewan. Aku sudah tertibkan tempo hari. Honor yang ikut harus dampingi anggota DPRD,” kata mantan anggota DPRD Kota Palembang ini seraya menambahkan, yang menugaskan pegawai honor itu sekretariat.
Sebelumnya, ketika ditanyakan kepada Sekretaris DPRD Sumsel, apakah tidak mubazir dengan jumlah 224 orang pegawai honor tersebut, Ramadhan yang merupakan salah satu Sekretaris DPRD Sumsel terlama memberikan jawaban. “Yang jelas kito bagi gawe. Gawenyo kito bagi. Soal mubazir atau tidak, tergantung sudut pandang!” katanya dengan arti, Yang jelas kita bagi kerja. Kerjaan itu kita bagi. Soal mubazir atau tidak, tergantung sudut pandang.
“Yo Terus terang bae,Untuk sekarang ini lebih besak ke raso kasihan. Karena Sekarang jalan keluarnya makmano? Apa ada jalan keluarnyo lebih baik?” Ya terus terang saja, untuk sekarang ini lebih besar rasa kasihan. Karena sekarang jalan keluarnya bagaimana? Apa ada jalan keluarnya yang lebih baik?”
“Maksudnya? “ tanya Transparan Merdeka. “Lapangan kerja yang lain belum banyak Pak. Kito ini apolagi . Sedangkan keluaran universitas ini ribuan dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Ramadhan menambahkan, para pegawai honor itu sudah diberi kesempatan untuk bisa menjadi honorer dan ikut tes pada tahun 2023. “Jadi atau tidak mereka itu, tergantung mereka. Ujian mereka di bulan November 2023. Tanggal 23 November kalau tidak salah. Istilahnya kita sudah beri kesempatan. Lulus atau tidaknya kita tidak tahu,” katanya.
Mengenai apakah pada tes tersebut nanti tereliminasi atau tidak tergantung yang bersangkutan. “Istilahnya kita sudah beri kesempatan. Lulus atau tidaknya, kito tidak tahu. Misalnya lulus 128 orang. Berarti sisonya tidak bisa diperpanjang lagi. Soalnya karena ke depan tuidak ada lagi pegawai honorer. Ini kesempatan terakhir,” paparnya.
Apakah ada ada prioritas mereka yang ikut tes di November 2023? “Harus setahun lebih,” katanya seraya menambahkan, Bagian Tata Usaha yang lebih tahu jelasnya.
“Nah, kok tumben nanyo ini?” kata Ramadhan S Basyeban balik bertanya.
Ketika dijelaskan kepadanya, tentang sejumlah stateman Menteri Keuangan terkait banyaknya dana untuk biaya pegawai dan pensiunan.
“Kalau pacak (bisa) aku nak pensiun. Kalau pacak (bisa). Aku minta tolong aku nak pensiun 1 Februari. Kalau pacak (bisa) sudahlah. Tidak usahlah diangkat. jangan diangkatlah, Kalau pacak (bisa)” katanya mengingatkan dampaknya apalagi dia akan pensiun 1 Februari 2023.
“Kalau aku Kasihan budaknyo (anaknya). Makmano (Bagaimana) kalau kagek (nanti) iyo (dinilai) kebanyakan. Segala macam. Timbul dikurangi?” katanya.
Oleh karena itu, Sekretaris DPRD Sumsel itu mengharapkan lebih baik para pegawai honor tersebut diberi kesempatan. “Beri kesempatan dengan budak (anak) tu tahun depan. Artinya jangan istilahnya mereka tidak ada kesempatan atau gugur di tangan kito (kita). Jangan tibo-tibo (tiba-tiba) gara-gara tulisan kito (kita), di 2023 awal dikurangi uji wong (orang),” katanya.
“Beri kesempatan dengan anak itu di tahun depan. Artinya jangan istilahnya mereka tidak ada kesempatan atau gugur di tangan kita. Jangan tiba-tiba gara-gara tulisan kita, di 2023 awal dikurangi kata orang,” jelasnya.
Namun demikian, Ramadhan S Basyeban, tidak membantah idealnya mungkin hanya separo atau dua pertiga. “Nak nurutkenyo nian. mungkin separo atau dua pertigo,” katanya.
Dia menambahkan, kala bisa kita tolong, maka akan ditolong. Dia mengisahkan kesulitan di masa lalu. Dan kesulitan yang mungkin dirasakan oleh sebagian orang. Misal makan sekali, cari pekerjaan susah. Untuk makan, anak bekais dulu.
Oleh karena itu, dengan ada ada sedikit istilahnya kemampuan untuk menolong, ketika ada wong minta tolong, kenapa tidak?
Aku tu kadang kala ku anggap walaupun ada salahnya kalau bae ada juga amalnya. Istilahnya amal jariah. Itulah ujiku.
Apakah yang terbanyak sebagai pegawai honor tersebut, keluarga pegawai? “Tidak pulo. Tidak banyak keluarga pegawai,” tegasnya
Tidak harus keluarga pegawai, tidak harus bellatar belakang anggota segala macam. “Yang pacak ditolong, ditolong. Yang bisa ditolong, ditolong,” katanya.
Ketika ditanyakan kepadanya bahwa di antara pegawai honor itu benarkan ada juga yang berangkat dinas ke luar kota atau dinas luar, Ramadhan S Basyeban dengan cepat menukas. “Aih sudahlah pak. Laju kito ini. Kito ini bekawan. Kalau pacak kito ini bekawan,” katanya.
Pada tahun lalu, Tranparanmerdeka.com sudah wawancara dengan Ibu Anita Noeringhati, Ketua DPRD Sumsel. Menurut kader Partai Golkar tersebut, akan dilakukan evaluasi. Yang jelas, pegawai honor yang bertugas membantunya, semua bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Tetapi yang tidak efektif, tentu akan dikurangi. (aaj)
