# Gubernur Herman Deru Sambut Baik DKP PWI Sumsel Berikan Pembekalan
TRANSPARANMERDEKA.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyambut baik rencana Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumsel menyosialisasikan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan kepada masyarakat dan pemerintah. Terutama membekali para kepala desa (Kades), kepala sekolah (kepsek) di semua level dan kepala puskesmas dengan pengetahuan cara menghadapi oknum-oknum yang mengaku wartawan dan ngaku LSM, pencari data yang selama ini membuat pejabat di ujung tombak tersebut ketar-ketir.
Sambutan baik itu disampaikan Herman Deru saat menerima dan mendengarkan penjelasan pengurus DKP PWI Sumsel di ruang kerjanya, Selasa (27/9/2022). Mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut didampingi Kadin Kominfo Sumsel, Rizwan dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Rika serta Kabag Humas Pemprof Sumsel.
“Alhamdulillah, sudah lamo kito tidak besuo. Diskusi, bersilaturahmi, atas anjangsana kakak-kakak ini terima kasih,” kata Herman Deru yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumsel tersebut ketika menanggapi penjelasan Ketua DKP PWI Sumsel, H Kurnati Abdullah, BBA.
HD menyebutkan, persoalan kewartawanan secara umum adalah mudahnya individu-individu dapat label wartawan. Pakai name card dan pakaian taktikal serta atribut-atribut, mereka mendatangi para kades yang mengelola pemerintahan dengan dana desa dan para Kepsek yang mengelola penggunaan dana BOS. Mereka yang datang ke ujung tombak pelayanan pemerintahan tersebut, bisa asli sebagai wartawan atau bisa pula seakan-akan wartawan. “Itu Persolan umum di lapangan,” tandasnya.
Menantu Walikota Palembang dua periode, Drs. H. Husni (alm) itu menyatakan suatu kehormatan baginya menerima silaturahmi dan menanggapi penjelasan yang disampaikan Ketua DKP PWI Sumsel, H. Kurnati Abdullah, BBA yang sudah menjadi wartawan sejak tahun 1967, Afdhal Azmi Jambak, SH, Dr. Ir. Ruslan Ismail dan Drs. H. Helmy Marsindang.
Ketua DKP PWI Sumsel, H. Kurnati Abdullah menjelaskan tentang keberadaan lembaga DKP dan tugas pokok dan fungsinya. Termasuk rencana kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadin Diknas) Sumsel untuk membekali para kepala SMA Negeri dan SMK Negeri menghadapi oknum-oknum yang mendatangi mereka dengan berbagai dalih.
“Maka Unsur2 yang berkepentingan di dalam pemeirntah selayaknya mengetahui organ dari organisasi itu. Apalagi sekarsng ini banyak lagi samo dengan wartawan narasinya. Cuma mungkin tiap2 organisasi beda Kode Etik internalnya. Tapi eksternal harys samo kode etik jurnslidtik wartawan secara umum samo, mesti ada cek n rechek, balnasing, ada keseimbangan.
“Kehormatan bagi aku. Nanggapi apo yang kakando semua sampaikan. Beberapa lembaga yang organnya sampai ke daerah, yang menjadi sasaran dan selalu suplai informasi ke kami yakni aparat desa. Aparat desa itu selalu suplai informasi dari desa, mereka didatangi seakan-akan wartawan, diikuti di dalamnya juga dalamnya LSM atau seakan-akan LSM, dio jugi pencari data, dio himpun data dan dio jugo pengopini,” katanya.
“Wajarlah kalau organ kami, ketar-ketir hadapinyo. Ditambah lagi kemungkinan bersamaan dengan itu ada pengaduan sekaligus ke APH. Ini mungkin sering menjadi masalah bagi aparat desa untuk atasinyo,” tambah HD.
Mereka sebagian kadang dengan atribut baju taktikel, mendatangi aparat desa. Belum lagi kepala sekolah dari segala level, umumnya negeri. SD juga SMP dan SMA. “Kebetulan lagi sang Kades dan perangkat desa serta para Kepsek itu sebagian tidak banyak wawasan tentang siapa sebenarnya yang dia hadapi,” tambah gubernur.
Hadapi siapa yang dihadapi. Ini yang munkin sering jadi masalah bagi desa untuk mengatasinya. terus bersinergi dengan pemerintah khususnya dalam pegawasan kerja dan kinerja.
”Saya meminta jajaran yang berhubungan dengan wartawan mempersiapkan kerjasama dengan PWI dan saya juga melihat selama ini kepala desa dan kepala sekolah semua level sering ketar-ketir didatangi yang ngaku wartawan maupun LSM,” tuturnya.
Sementara itu Ketua DKP PWI Sumsel, H Kurnati Abdullah menegaskan akan melakukan sosialisasi kode etik wartawan dan Kode Perilaku wartawan ketika melakukan kerja jurnalistiknya.
“Kami ingin meningkatkan pengawasan dan membuat MOU dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel,” kata Ketua DKP PWI Sumsel H Kurnati Abdullah didampingi H Ruslan, H Helmy Marsindang dan Afdal, Selasa 27 September 2022.
Kurnati Abdullah mengatakan, posisi DKP PWI Sumsel kepada gubernur dan staf.
“Kalau ada wartawan anggota PWI di Sumsel melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik dan kode perilaku, masyarakat atau pemerintah agar lapor ke DKP PWI Sumsel. Kami akan periksa dan rekomendasikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksi bisa berupa peringatan sampai ke pemecatan,” kata mantan Ketua PWI Sumsel dua periode ini.
Para wartawan anggota PWI di Sumsel insya Allah sdh tahu dengan kode etik dan kode perilaku wartawan. Namun, kalau ada yang melanggar, DKP siap menindak.
Para Kades, Kepsek dan Kapuskesmas dipersilakan melaporkan siapa saja wartawan anggota PWI yang datang dengan perilaku tidak baik, apalagi memeras, laporkan
Oleh karena itu, ketua dan anggota DK PWI Sumsel menyambut baik respon Gubernur Herman Deru agar dibuat MOU dengan organisasi perangkat daerah terkait. Terutama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) atau dengan Badan Diklat.
“Kita siapkan surat untuk MOU itu segera,” kata Ruslan Ismail menjawab permintaan gubernur.
Afdhal Azmi Jambak, anggota DKP PWI Sumsel juga menyebutkan dalam kegiatan nanti bisa juga diajak wartawan di Bumi Sriwijaya agar meningkatkan kualitas dan frekwensi pemberitaan berbagai kegiatan pembangunan di Sumsel yang dilaksanakan Herman Deru.
Banyak momentum bagus yang perlu diekspos agar masyarakat nasional dan internasional mengetahui.
Dengan dibekali pengetahuan tentang kode etik wartawan dan kode perilaku wartawan, ditambah dengan trik menghadapi oknum-oknum yang mengaku wartawan dan melakukan tindakan tidak terpuji sehingga membuat kades dan kepsek ketar-ketir, maka semua Kades dan perangkat desa serta para kepsek dan kepala Puskesmas tidak perlu khawatir lagi serta Siap menghadapi oknum-oknum yang meresahkan.
DK PWI Sumsel meningkatkan penghayatan dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan dalam diri Anggota PWI.
Selanjutnya, mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) di kalangan pemerintahan dan masyarakat, dewan kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran KEJ dan menetapkan sanksi terhadap pelanggar.
“Dengan demikian semua insan yang berhubungan dengan wartawan harus juga mengetahui KEJ dan KPW,” ujar H Kurnati Abdullah. *
