TransparanMerdeka.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra menggelar rapat untuk membahas mengenai pasokan listrik daerah bersama perwakilan PLN, perangkat daerah terkait, hingga pengelola dan perwakilan perkumpulan tambak udang yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Selasa, 6 Januari 2026.
Rapat tersebut untuk membahas mengenai adanya gangguan listrik yang terjadi kawasan tambak udang PT. Wachyuni Mandira, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Adanya gangguan terhadap listrik di sana membuat warga hingga pelaku usaha tambak udang mengeluh sehingga Pemerintah Provinsi Sumsel pun memberikan respons.
Gangguan pasokan listrik yang berulang, khususnya pada malam hari, dinilai sangat menghambat operasional tambak yang membutuhkan listrik stabil dan berkelanjutan untuk menunjang sistem produksi, aerasi, dan pengelolaan kualitas air.
Dalam arahannya, Sekda Sumsel Edward Candra menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencarikan solusi terbaik melalui koordinasi lintas sektor, terutama dengan pihak PLN sebagai penyedia layanan kelistrikan.
Ia meminta seluruh pihak menyampaikan kondisi riil di lapangan secara terbuka agar permasalahan dapat dipetakan secara komprehensif.
“Kita ingin mendengarkan penjelasan secara menyeluruh dari pihak PLN, sekaligus masukan dari pengelola tambak dan perangkat daerah terkait. Dari situ kita bisa menentukan arah penyelesaian dan peran masing-masing pihak.
Berdasarkan surat dari masyarakat, gangguan listrik ini terjadi berulang, terutama pada malam hari, dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Sekda menambahkan, keberlanjutan usaha tambak udang tidak hanya berdampak pada sektor perikanan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat, mengingat ribuan tenaga kerja menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.
Perwakilan Perkumpulan Pertambakan Udang PT. Wachyuni Mandira dalam rapat itu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Petani tambak menjelaskan bahwa keterbatasan daya listrik menjadi penyebab utama seringnya pemadaman, sehingga dibutuhkan penambahan trafo guna meningkatkan kapasitas pasokan listrik ke kawasan tambak.
Selain itu, pihak perkumpulan juga mengusulkan pembangunan pos pelayanan PLN yang lebih dekat dengan lokasi tambak agar penanganan gangguan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Karena itu petambak berharap kualitas pelayanan kelistrikan dapat ditingkatkan mengingat usaha tambak udang sangat bergantung pada kontinuitas pasokan listrik.
“Kami berharap ada penambahan trafo dan kehadiran pos PLN yang lebih dekat. Gangguan listrik sangat berpengaruh terhadap produksi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar,” ungkap perwakilan perkumpulan tambak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan H. Aries Irwan Wahyu menjelaskan bahwa kawasan tambak udang PT. Wachyuni Mandira telah berdiri sejak tahun 1996 dan merupakan salah satu sentra perikanan budidaya strategis di Sumatera Selatan.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 produktivitas tambak di kawasan tersebut mengalami penurunan.
Padahal, kawasan ini menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga persoalan infrastruktur pendukung, termasuk listrik, perlu mendapat perhatian serius.
“Kawasan tambak ini pernah dikunjungi Gubernur Sumsel pada awal tahun 2019. Saat itu, Gubernur mendorong agar pengelolaan listrik di kawasan ini ditangani lebih baik. Jaringan listrik PLN memang sudah masuk sejak 2019, namun kapasitas arus listrik dinilai belum mencukupi,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, akibat keterbatasan kapasitas tersebut, pengelolaan jaringan listrik selama ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan pengelola tambak, yang tentu memiliki keterbatasan dan risiko dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.
Ia juga menegaskan bahwa PT. Wachyuni Mandira merupakan satu-satunya kawasan tambak udang yang memiliki legalitas resmi di wilayah tersebut.
