TRANSPARANMERDEKA, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial mengenai imigrasi di Prancis di tengah gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah negara tersebut. Trump menuding Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kesalahan dengan membuka pintu bagi para imigran.
Trump menyampaikan pernyataan itu pada Senin (19/10), ketika dimintai tanggapan mengenai kritik Macron terhadap perang Amerika Serikat dan Iran yang dinilai turut mendorong kenaikan harga bahan bakar serta inflasi global.
Lonjakan harga energi dan meningkatnya biaya hidup sendiri menjadi bagian dari persoalan yang disuarakan demonstran di Prancis dalam beberapa pekan terakhir.
Trump menegaskan bahwa dirinya telah lama memperingatkan Macron mengenai kebijakan imigrasi Prancis. Ia menilai masuknya imigran dari berbagai negara dapat menimbulkan persoalan bagi negara tersebut.
“Saya sudah bilang sejak lama, ‘Anda membuat kesalahan besar di Prancis. Anda membiarkan semua orang dari seluruh dunia masuk. Dari seluruh dunia datang ke sini’,” kata Trump, dikutip Fox News.
Ia kemudian melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi mengenai masa depan ibu kota Prancis.
“Dan seperti yang Anda tahu, Paris akan segera jadi kota Muslim. Dan itu bukan kesepakatannya,” ujar Trump.
Trump juga mengklaim telah mengenal Macron selama sekitar delapan atau sembilan tahun dan menyarankan agar Prancis memperketat pengawasan perbatasan.
Trump Salahkan Imigran atas Kerusuhan
Pernyataan Trump tidak hanya disampaikan dalam wawancara. Melalui unggahan di media sosial Truth Social pada Senin, ia kembali menyalahkan imigran atas situasi yang terjadi di Prancis.
“Para migran telah mengambil alih Prancis. Mereka harus MENUTUP PERBATASAN, SECEPATNYA!” tulis Trump.
Trump turut membandingkan kebijakan pemerintahannya di Amerika Serikat dengan kebijakan Prancis. Ia mengeklaim pemerintah AS menerapkan pengawasan perbatasan yang ketat dan melakukan penindakan terhadap imigran.
Namun, pernyataan Trump mengenai Paris sebagai “kota Muslim” merupakan klaim politik yang tidak disertai data pendukung dalam laporan sumber ini.
Pemerintah Prancis Pertimbangkan Jam Malam Terbatas
Di tengah situasi keamanan yang memburuk, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu meminta pemerintah daerah memberlakukan jam malam secara terarah untuk memulihkan ketertiban. Meski demikian, ia menolak menerapkan kebijakan tersebut di Paris.
“Tekad saya untuk memulihkan ketertiban adalah mutlak,” kata Lecornu.
Lecornu juga menuding kelompok radikal ultra-kiri berupaya menciptakan kerusuhan menjelang pemilihan presiden Prancis.
Pernyataan tersebut mendapat penolakan dari pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon. Ia meminta perdana menteri menarik ucapannya dan tidak memperkeruh keadaan.
“Perdana menteri harus meminta maaf, diam, dan berhenti mengipasi api kerusuhan,” ujar Mélenchon.
Perbedaan pandangan di antara para pemimpin politik itu memperlihatkan meningkatnya ketegangan dalam merespons demonstrasi yang semula berfokus pada persoalan pendidikan, tetapi kemudian meluas menjadi protes terhadap kondisi ekonomi dan biaya hidup.
Demonstrasi Berujung Penjarahan dan Pembakaran
Gelombang protes di Prancis bermula dari demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan sistem pendidikan. Aksi tersebut berlangsung selama beberapa hari dan pada awalnya berjalan damai.
Namun, penanganan aparat yang disertai penangkapan dan penggunaan gas air mata memicu ketegangan lebih lanjut. Setelah berlangsung sekitar tiga pekan, ajakan untuk menggelar demonstrasi kembali muncul menjelang akhir pekan.
Pada Sabtu, warga turun ke jalan dengan membawa tuntutan yang semakin luas, termasuk persoalan biaya hidup dan kondisi ekonomi.
Ketika demonstrasi mulai mereda, sejumlah kelompok dilaporkan melakukan tindakan kekerasan. Mereka menyalakan api di jalanan, membakar kendaraan, menjarah toko, serta merusak fasilitas umum.
Federasi Perdagangan dan Ritel Prancis menyatakan hampir 3.000 toko terdampak kerusuhan. Para pejabat juga melaporkan aksi vandalisme dan penjarahan di Paris, Marseille, serta sejumlah kota lainnya.
Situasi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah Prancis yang harus menghadapi dua persoalan sekaligus: memulihkan keamanan dan merespons ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi.
Di tengah kerusuhan, pernyataan Trump mengenai imigrasi turut menambah dimensi politik internasional pada krisis yang sedang dihadapi Prancis. Meski demikian, persoalan demonstrasi, kebijakan imigrasi, dan kekerasan di jalanan merupakan isu berbeda yang perlu dinilai berdasarkan fakta dan bukti masing-masing.
