TRANSPARANMERDEKA, JAKARTA – Demonstrasi yang dipicu persoalan kenaikan biaya hidup di Paris dan sejumlah kota di Prancis berakhir ricuh. Aksi yang semula menjadi ajang penyampaian aspirasi tersebut berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, disertai penjarahan toko, pembakaran, serta perusakan fasilitas umum.
Pemerintah Prancis melaporkan sekitar 1.200 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Selain itu, sebanyak 150 personel kepolisian dilaporkan terluka akibat bentrokan dengan massa.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengecam keras tingkat kekerasan yang terjadi. Ia menilai intensitas kerusuhan tersebut sangat ekstrem ketika mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat Kota Paris.
“ Sebuah keajaiban jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini,” ujar Lecornu, seperti dilansir AFP pada Minggu (18/10/2026).
Kondisi sejumlah ruas jalan di Paris dilaporkan mengalami kerusakan setelah bentrokan, pembakaran, dan penjarahan berlangsung. Wakil Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire, menggambarkan kerusakan yang terjadi di berbagai kawasan kota sebagai situasi yang sangat parah.
Kerusuhan tersebut terjadi setelah Prancis dilanda gelombang protes mahasiswa selama beberapa pekan. Situasi politik semakin menjadi perhatian karena peristiwa itu berlangsung sekitar enam bulan sebelum pemilihan umum yang berkaitan dengan pergantian kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron.
Ratusan Ribu Orang Ikuti Demonstrasi
Aksi unjuk rasa berlangsung di Paris dan berbagai kota lainnya. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah peserta mencapai 550.000 orang. Sementara itu, serikat pekerja CGT yang turut berpartisipasi dalam demonstrasi menyebut jumlah massa mencapai sekitar 800.000 orang.
Ketegangan meningkat ketika sebagian demonstran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melemparkan berbagai benda serta menembakkan kembang api ke arah petugas.
Dampak kekerasan juga menimpa seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Saint-Etienne, wilayah selatan Prancis. Remaja tersebut dilaporkan kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa.
Insiden tersebut menambah daftar korban dalam rangkaian demonstrasi yang berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah.
Puluhan Toko Dijarah dan Fasilitas Umum Dirusak
Di tengah situasi yang tidak terkendali, kelompok-kelompok pemuda dilaporkan berkeliaran di jalanan dan beberapa kali berhadapan dengan polisi. Sejumlah orang juga membakar fasilitas serta menyerang toko-toko yang tutup untuk mengambil barang dagangan di dalamnya.
Penjarahan dilaporkan terjadi di berbagai kota, termasuk Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg.
Toko-toko yang menjadi sasaran meliputi supermarket, apotek, butik mewah, gerai pakaian, toko kacamata, gerai kosmetik, hingga toko elektronik.
Menurut laporan AFP, sejumlah kelompok yang terdiri dari sekitar enam pemuda melakukan penyerangan terhadap toko-toko di Paris secara terorganisasi. Mereka dilaporkan mengenakan masker dan sarung tangan, kemudian memutus kamera pengawas sebelum memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam bangunan.
Selain tempat usaha, sejumlah kantor pemerintahan daerah juga menjadi sasaran perusakan.
Di Limoges, sebuah kantor pemerintahan kota yang telah berdiri lebih dari 140 tahun dilaporkan mengalami kerusakan besar setelah terbakar akibat aksi yang diduga sengaja dilakukan oleh sekelompok orang bertopeng.
Sementara itu, kantor pemerintahan di Marseille dan Lille juga dilaporkan dibobol dan dirusak. Kompleks kepolisian di Bordeaux turut menjadi sasaran, sedangkan di Lyon, para demonstran membakar sebuah kantor layanan pariwisata.
Rentetan kejadian tersebut memperlihatkan bahwa dampak demonstrasi tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga mengancam keselamatan warga, kegiatan ekonomi, dan fasilitas pelayanan publik.
Kerusuhan Jadi Sorotan Politik Internasional
Kerusuhan di Prancis turut memicu tanggapan dari sejumlah tokoh politik internasional. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengaitkan peristiwa tersebut dengan kebijakan imigrasi negara-negara Barat.
Melalui platform X, Vance mengkritik kebijakan yang menurutnya mengutamakan keberagaman tanpa memberikan perhatian memadai terhadap persoalan integrasi pendatang.
“Kaum liberal Barat mendatangkan dunia ketiga ke Prancis dan negara-negara lain atas nama keberagaman dan welas asih. Mereka mengabaikan pertanyaan mendasar mengenai asimilasi dan kecocokan,” tulisnya.
Pernyataan tersebut menambah dimensi politik dalam pemberitaan mengenai kerusuhan, terutama terkait perdebatan tentang imigrasi, integrasi sosial, dan keamanan di negara-negara Eropa.
Namun, penyebab serta dinamika kerusuhan tetap perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk persoalan biaya hidup, tuntutan demonstran, dan tindakan kelompok yang melakukan kekerasan selama aksi berlangsung.
Macron Tegaskan Pelaku Perusakan Akan Ditindak
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam vandalisme, penyerangan terhadap kantor administrasi, perusakan tempat usaha, maupun penjarahan akan menghadapi proses hukum.
Macron menekankan bahwa tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas umum tidak dapat dibenarkan, termasuk apabila menyasar kantor pemerintahan daerah.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan pemerintah untuk memulihkan keamanan serta memastikan para pelaku kerusuhan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Di tengah situasi itu, para politisi oposisi yang bersiap menghadapi persaingan politik untuk menggantikan Macron juga memanfaatkan perkembangan kerusuhan sebagai bagian dari perdebatan politik nasional.
Oposisi Saling Menyalahkan
Kandidat dari kelompok sayap kanan, Marine Le Pen, mengecam para pelaku kerusuhan yang disebutnya sebagai perusuh. Ia juga menuding partai yang dipimpin rivalnya dari kelompok sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, telah memberikan legitimasi terhadap kekerasan.
Le Pen berjanji akan melindungi masyarakat Prancis dari tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok sayap kiri ekstrem.
Di sisi lain, Melenchon, yang sebelumnya menyuarakan dukungan terhadap demonstrasi dan aksi protes mahasiswa, meminta para peserta aksi agar tidak melakukan penjarahan.
Ia menegaskan bahwa penjarahan tidak sejalan dengan metode perjuangan politik yang didukungnya.
“Tindakan itu bertentangan dengan metode kami,” demikian sikap Melenchon sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.
Perbedaan sikap para politisi itu menunjukkan bahwa kerusuhan tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga berkembang menjadi isu politik menjelang kontestasi kepemimpinan di Prancis.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memulihkan ketertiban, melindungi masyarakat, dan menangani dampak kerusakan yang ditimbulkan. Sementara itu, perdebatan mengenai biaya hidup, kebijakan pemerintah, imigrasi, dan arah politik nasional diperkirakan tetap menjadi bagian penting dalam dinamika politik Prancis.
