SUMBAR, transparanmerdeka.com – Kasmanedi Seorang Advokad di Pasaman Barat mengungkapkan rasa kecewa terhadap kebijakan dalam penggunaan Anggaran daerah, hal ini diungkapkannya setelah adanya Pembelian Tiga unit mobil yang akan dipergunakan Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pasaman Barat.
Pembelian tiga unit mobil untuk DPRD menuai protes dikalangan masyarakat, karena tidak seharusnya dilakukan dalam kondisi sekarang ini. Devisit Anggaran yang terjadi di kabupaten Pasaman Barat saat ini seharusnya pihak eksekutif dan legislatif melakukan efisiensi anggaran dan mempergunakan pembiayaan belanja daerah seharusnya pada sektor yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.
Masyarakat menilai ketua DPRD Pasaman Barat tidak bijak dalam mengalokasikan anggaran, lebih mementingkan kebutuhan diri pribadi ketimbang untuk kepentingan umum, seperti jaminan kesehatan untuk masyarakat. Sebagai wakil rakyat, seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kasmanedi menanggapi adanya pembelian Mobil Ketua DPRD Pasaman Barat ia mengatakan,” Seharus pimpinan DPRD lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat umum bukan malah memikirkan marwah sebagai pimpinannya dengan nilai ukur mobil mewah, sebab saat ini kita perlu efisiensi anggaran daerah , terutama mengingat kondisi keuangan daerah sedang defisit apalagi jaminan kesehatan masyarakat sedang tiada, bangunan gedung Dewan sedang tidak baik,” ungkapnya.
“Selain itu, saya lebih berharap agar belanja daerah juga dilakukan secara efisien kedepannya, dan perlu ada optimalisasi pendapatan daerah bukan beli mobil mewah dulu yang di anggarkan,” ungkap Advokat yang bergabung di Peradi ini.
Dengan adanya pemberian Mobil kepada Ketua DPRD Pasaman Barat saat ditanyai mengenai perasaan nya dalam kondisi Devisit Anggaran melalui pesan singkat WhatsApp serta ditanyai mengenai efisiensi anggaran apa yang dilakukan untuk mengurangi Devisit Anggaran serta inflasi yang terjadi dan langkah apa yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dirwansyah tidak memberikan jawaban. (Fan)












