PALEMBANG, TRANSPARAN: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, menggelar rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan II dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Palembang Tahun Anggaran 2023, Senin (14/8/2023) pagi.
Setelah rapat penyampaian Raperda APBD Perubahan tersebut yang dipimpin oleh Wakil Ketua Adzanu Getar Nusantara, pada sidang harinya Senin (14/8/2023) mulai pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke-19, MP II dengan agenda penyampaian pemandangan umum (Pandum) fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda, tentang APBD perubahan Tahun 2023. Rapat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dipimpin oleh Wakil Ketua Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma.
Walikota Palembang, H Harnojoyo hadir langsung pada rapat paripurna tersebut. Selain itu, hadir pula perwakilan Forkompinda, sebagian Kepala SKPD, Camat dan Lurah serta puluhan tamu undangan lainnya. Sedangkan dari DPRD, Ketua Zainal Abidin SH dan anggota DPRD Kota Palembang sebanyak 30 orang hadir pada paripurna tersebut.
Semua fraksi di DPRD Sumsel setuju Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 tersebut dibahas di komisi-komisi. Namun demikian, sebelum pembahasan di komisi-komisi bersama SKPD yang merupakan mitra masing-masing komisi, fraksi-fraksi di DPRD Palembang menyampaikan berbagai harapan, masukan dan permintaan kepada Walikota Palembang.
Juru bicara Fraksi PDIP, Duta Wijaya Sakti meminta Walikota Palembang segera melakukan evaluasi terhadap Lurah Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang karena dinilai tidak netral dan terlibat dalam politik praktis dengan “menonjolkan” nama satu calon anggota legislatif.
“Lurah Sukamulya, melakukan politik praktis dengan mendukung salah satu caleg DPRD Palembang Dapil IV, kami meminta Walikota segera mengganti dengan yang mengerti peraturan perundang-undangan,” katanya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mempertanyakan Walikota Palembang yang sejak menjabat selama 8 tahun, belum juga membangun kantor Lurah Lebong Gajah. Sampai akan berakhir masa jabatan belum juga dibangun kantor lurah yang refresentatif. Sedangkan kantor luran yang ada tempat parkirnya sempit dan ruangannya kecil-kecil.
Duta Wijaya juga meminta Walikota memperhatikan dan mengatasi lampu penerangan jalan yang masih banyak belum dipasang dan sebagian dalam keadaan rusak. Dengan tidak adanya lampu penerangan jalan mengakibatkan sering terjadi kecelakaan dan tindak kriminalitas.
Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Walikota meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan pajak-pajak dan retribusi.
Juru bicara Fraksi PAN, DR. Fauzi Achmad mengatakan fraksi yang diketuai Ruspadan Karibullah, ST itu juga meminta dinas terkait melaksanakan patroli anak jalanan, pengemis, gelandangan yang sering beroperasi di berbagai tempat. Peningkatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga agar dilakukan.
Walikota juga diminta agar memberikan pelayanan pemasangan baru air bersih dai Kelurahan Sukamulya dan berbagai tempat lainnya. Kemudian, penertiban terhadap pedagang kaki lima di kawasan Sekanak harus dilaksanakan.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan penurunann Rencana PAD Kota Palembang pada Raperda APBD Perubahan yang diajukan Walikota Harnojoyo. “Mengapa sampai target PAD diturunkan?” tanyanya.
Fraksi yang diketuai Sutami Ismail, S.Ag tersebut juga meminta pemerataan pembangunan sekolah-sekolah di pinggiran kota Palembang.
Bukan hanya itu, Fraksi PKB juga menyorot tajam kinerja Lurah Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang yang mengumumkan salah satu caleg yang akan bertarung dalam Pileg 2024.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Ganefo Rohim memberikan masukan dan saran untuk menjadi perhatian Walikota Palembang.
“Kami Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan rencana penurunan target PAD Kota Palembang pada Raperda APBD Perubahan yang disampaikan Walikota Harnojoyo. Turun target 6,11 persen?” katanya.
Fraksi Partai Golkar juga meminta agar Walikota mengevaluasi kinerja OPD yang tidak mampu merealiasikan PAD yang sudah disusun. Fraksi yang diketuai M. Hidayat, SE meminta agar dilakukan peningkatan pajak dan retribusi khususnya melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Idrus Rofiq, S.Ag, MA meminta Walikota Palembang menganggarkan anggaran tambahan untuk biaya PPG guru agama Islam di Kota Palembang sebagaimana komitmen Walikota pada pembahasan APBD tahun 2023 lalu. Yulfa Cindosari
Selain itu meminta Walikota Palembang lebih fokus menggarap gas alam untuk masyarakat di Ibukota Sumsel ini. Fraksi PKS juga meminta agar biaya pasang baru PDAM Tirta Musi bisa diturunkan karena dinilai sangat mahal.
“Kami Fraksi PKS meminta Walikora mempertimbangkan atas biaya cukup besar yang dikeluarkan pedagang akibat revitalisasi di Pasar 16 Ilir Palembang,” katanya.
Fraksi PKS meminta Walikota serius memperhatikan lampu penerangan jalan umum agar serius tanggapi keluhan warga bisa menekan kecelakaan dan kriminalitas akibat ketidaktersediaan lampu penerangan jalan.
“Meminta Walikota mengevaluasi kerjasam dengan PT. Bunda Perkasa Brother pengelola parkir di bawah jembatan Ampere karena pernah menaikkan tariff parkir sepihak,” katanya.
Partai Nasdem Persatuan Pembangunan, meminta walikota masih banyak lampu jalan tidak berfungsi dengan baik.
“Banyak jalan tergenang air akibat saluran air yang tidak baik,” kata juru bicara Partai Nasdem Persatuan Pembangunan.
“Fraski Partai Nasdem Persatuan Pembangunan juga meminta tertibkan kos-kosan yang makin menjamur di Kota Palembang,” kata Doni Prabwo juru bicara yang juga ketua fraksi.
Fraksi dengan Sekretaris Paidol Barokat itu meminta agar Walikota dan jajarannya menanggapi keluhan pedagang kaki lima. Masalah perparkiran yang tidak kunjung selesai, agar dituntaskan. (AD)
