Jakarta, TransparanMerdeka.com — Presiden Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial dengan menarik Amerika Serikat dari total 66 organisasi internasional, terdiri atas 35 lembaga non-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 31 badan PBB.
Pada Rabu (7/1) malam waktu setempat, Trump menandatangani dekrit yang menarik AS keluar dari puluhan organisasi itu.
Gedung Putih kemudian menyebut alasan Trump mengambil keputusan itu karena puluhan lembaga internasional itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional AS.
Puluhan organisasi itu juga mendorong kebijakan iklim radikal, tata kelola global, agenda ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi AS.
“Penarikan diri ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang mengedepankan agenda globalis di atas prioritas AS, atau yang menangani isu-isu penting secara tidak efisien dan tidak efektif sehingga dana publik AS lebih tepat dialokasikan untuk mendukung misi lain yang relevan,” kata Gedung Putih.
Sejumlah badan PBB itu di antaranya, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial; Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC); Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik; Komisi Hukum Internasional; Mekanisme Sisa Internasional untuk Pengadilan Pidana; dan Pusat Perdagangan Internasional.
Seperti dilaporkan Reuters, kebijakan ini merupakan hasil tinjauan menyeluruh terhadap seluruh organisasi antarpemerintah internasional, konvensi, serta perjanjian yang diikuti AS sebagai anggota.
Pada periode kepresidenan pertamanya, Trump juga sempat menarik AS dari sejumlah perjanjian dan organisasi internasional, termasuk kesepakatan nuklir dengan Iran.
Sejak memulai masa jabatan keduanya setahun lalu, Trump kembali mendorong pengurangan pendanaan AS untuk PBB serta menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Trump juga memperpanjang penghentian pendanaan bagi badan bantuan Palestina UNRWA dan menarik AS dari badan kebudayaan PBB, UNESCO.
Selain itu, ia telah mengumumkan rencana penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Iklim Paris.
